Anggaran Dana Desa (Dandes) banyak sorotan. Mulai dari isu rawan korupsi hingga perekrutan pendamping desanya.Sederet kalangan menginginkan supaya anggaran tersebut baiknya dihilangkan karena rawan dipolitisir. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) bereaksi.

Komisi bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) ini, tidak setuju seandainya dana desa itu dihilangkan. “Kalau saya dana desa itu sangat membantu sekali bagi kemajuan desa. Sepanjang dana desa digunakan sebagaimana ketentuannya atau tujuan saya mendukung,” ujar Ketua Komisi I Ferdinand Mewengkang.

“Hari ini kita justru akan ke pusat menanyakan dana desa yang belum dicairkan di beberapa desa yang ada di Kotamobagu. Tidak termasuknya beberapa desa itu, akibat pemekaran,” sambung politisi Gerindra tersebut.

Dirinya merasakan, membangun desa sulit apalagi tidak ditunjang dengan dana yang mencukupi. Walau demikian, peruntukkannya harus jelas sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Anggaran baiknya tidak dihambur-hamburkan. “Terus pertanggungjawbannya dibutuhkan orang yang menanganinya seperti pendamping desa betul-betul profesional di bidang tugasnya. Karena dana desa ini begitu besar makanya yang menangani mesti professional,” tukas mantan birokrat ini.

Terpisah, Anggota Komisi I, Jeane Mumek juga menjelaskan, mereka akan mengunjungi kementerian pusat yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat desa (PMD). Tujuannya untuk memperjuangkan sederet desa di Kotamobagu yang belum mendapat bantuan Dandes. “Nanti dalam kunjungan itu kami juga berusaha menanyakan masalah seputar penggunaan dana desa dan perekrutan pendamping desa,” papar politisi perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Mumek sendiri sangat senada dengan Mewengkang. Baginya, bantuan desa sangat membantu sekali untuk masyarakat yang ada. “Dana desa menurut saya sangat membantu sekali dalam pembangunan,” ujar Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Minahasa-Tomohon itu. (tim me)