Krisis air bersih yang tengah mendera warga Minahasa menimbulkan reaksi para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Langkah tegas pun siap diambil jika memang manajemen PDAM Minahasa tidak mencari solusi untuk mengatasi masalah yang sering terjadi.

Seperti diungkapkan Refly Sondakh, anggota DPRD Minahasa dari partai Gerindra. Dia mengaku jika pihaknya sudah banyak mendengar soal pengeluhan warga yang sering kesulitan mendapatkan pelayanan air bersih. Seperti keluhan warga Desa Pinabetengan Kecamatan Tompaso. "Persoalan air bersih memang merupakan masalah klasik yang bukan hanya terjadi di Minahasa, namun hampir setiap daerah. Namun manajemen PDAM jangan hanya diam, harus ada langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi persoalan ini, karena air bersih menyangkut kebutuhan hidup sesorang," ucap Sondakh.

Pihaknya bahkan siap memanggil hearing manajemen PDAM jika memang persoalan air bersih tak kunjung terselesaikan. "Intinya ini menjadi kewajiban kami juga. Jadi kalau memang ada masyarakat yang mengeluh atau melaporkan ke dewan, kami siap tindaklanjuti dengan memanggil manajemen PDAM sebagai penanggungjawab, untuk sama-sama kita mencari solusi permasalahan ini," paparnya.

Senada diungkapkan politisi Demokrat, Denny Kalangie. Tak hanya soal kelangkaan air bersih, salah satu persoalan substansial yang diterimanya yaitu masalah irigasi di sebagian wilayah Langowan Timur dan Kakas. Kalangi menuturkan, saat dirinya melakukan reses di wilayah tersebut beberapa waktu lalu, sempat mengemuka keluhan warga di sana soal suplai air irigasi untuk pertanian.

"Warga di sana mempertanyakan soal instalasi air PDAM dari Desa Noongan ke Tompaso. Karena itu dinilai warga telah mempengaruhi debit air yang mengalir ke area sawah, khususnya di wilayah Amongena dan Teep. Bahkan saat musim panas beberapa waktu lalu, para petani di sana sampai tak menanam. Alasan mereka, debit air dari sumber mata air di Desa Noongan sudah menurun jauh dan tak lagi menjangkau area persawahan mereka," papar Kalangie.

Menurutnya, masyarakat di sana menuntut harus ada penjelasan dari pihak PDAM karena instalasi dari Desa Noongan ke Tompaso dinilai telah berdampak buruk pada pertanian warga. "Kami sudah sampaikan keluhan warga ini ke pihak pemerintah kabupaten, namun hingga kini belum ada penjelasan, khususnya dari pihak PDAM sebagai penanggungjawab. Padahal itu yang menjadi harapan warga," tandasnya.

Sementara, pihak PDAM Minahasa yang dikonfirmasi melalui Kabag Umum, Denny Tangkere menjelaskan, masalah kelangkaan air di Desa Pinabetengan dikarenakan wilayah tersebut memang belum memiliki jaringan PDAM.

Sedangkan menurut dia, untuk pemasangan jaringan baru dibutuhkan faktor-faktor penunjang, salah satunya wilayah tersebut harus memiliki sumber air yang memadai dan debit yang cukup. "Persoalan di Desa Pinabetengan sementara kami upayakan, namun tentunya semua itu butuh proses. Karena untuk pemasangan jaringan baru, kami juga harus mengusulkan ke pihak provinsi," urainya.

Ditanya soal keluhan warga Desa Teep tentang menurunnya debit air yang mengairi area persawahan, Denny mengaku hal itu tak berhubungan. "Sudah bertahun-tahun sumber air di Desa Noongan beroperasi dan tak pernah bermasalah soal debit air. Jadi tak ada hibungannya dengan jaringan ke wilayah Tompaso, apalagi instalasi tersebut belum dioperasikan," pungkasnya. (kelly korengkeng)