Beragam persoalan di seputar bantuan pemerintah masih sering terjadi. Mulai dari salah sasaran, politisasi bantuan hingga penyaluran sekedar seremoni tanpa dampak bagi rakyat penerima. Tak heran, ringis keluh tak jarang terdengar dari masyarakat. Kondisi itu seperti yang dialami para nelayan di wilayah Nusa Utara.

Masyarakat nelayan Kabupaten Sangihe berkeluh kesah. Wakil Rakyat Sulawesi Utara (Sulut) diminta mendengar nyanyian rindu mereka. Salah satu persoalan yang dilontarkan adalah penyaluran bantuan 'tak beres'. Minimnya penyuluh dinilai jadi salah satu penyebab. Warga pun meminta legislator tanah Nyiur Melambai jadi corong menyampaikannya ke pemerintah.

Hal itu terungkap dalam reses anggota dewan Sulut, Ferdinand Mangumbahang, di Kecamatan Manganitu. Lokasi yang menjadi salah satu titik politisi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyerap aspirasi, bingung dengan pergerakan pemerintah. Dikarenakan, ada beberapa bantuan yang diterima dari kas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah disalurkan namun penyuluhnya tidak ada. “Masyarakat mengeluhkan ada bantuan dari pemerintah tapi kenapa tidak ada penyuluh,” beber Mangumbahang.

Dirinya kemudian menguraikan salah satu contoh kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di Kecamatan tersebut pernah diberikan bantuan mesin pembuat pakan ikan nila. “Tetapi ketika mesinnya sudah ada, tidak ada yang mengajarinya,” ungkap Mangumbahang.

Belajar dari kejadian itu, bantuan kepada masyarakat dinilai tidak berguna. Alat yang diberikan pun lama tidak terpakai serta terancam rusak. “Kalau seperti ini, untuk apa diberikan bantuan kemudian nelayan tidak tahu pakai. Jadinya nanti alatnya rusak karena tidak dipakai,” ketusnya.

Persoalan ini ikut dikritisi tokoh pemuda Sulut, Andrey Tandiapa S.Teol. Menurutnya, kasus yang dialami para nelayan di Sangihe itu sering juga terjadi di daerah lain. "Terkesan penyaluran bantuan hanya sekedar proyek. Tidak ada niat serius untuk membantu masyarakat," kata Tandiapa.

Ia juga menilai, persoalan seperti ini yang sering merusak masyarakat. "Mental masyarakat dirusak dengan cara seperti ini. Ada pihak-pihak yang membujuk masyarakat dengan iming-iming dapat bantuan tapi harus memanipulasi sejumlah data untuk menguntungkan oknum perusak itu. Yang berkonspirasi biasa oknum makelar dan orang-orang di dinas terkait," beber Tandiapa.

"Tak heran sering ada kelompok tani dadakan, fiktif sampai data penerima bantuan fiktif. Ini harus diperhatikan pemerintah kalau betul-betul serius mau membantu masyarakat. Pengawasan dari wakil rakyat di DPRD juga penting," tegasnya. (tim me)