Masa reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) sudah selesai sejak Selasa (3/5). Dari jenjang waktu yang diberikan tersebut, terendus informasi oleh sejumlah wartawan, beberapa anggota legislatif terkesan enggan resesnya diliput.

Sederet wartawan mengaku sangat kesulitan untuk melakukan peliputan karena tidak mengetahui informasi jelas waktu dan tempat pelaksanaan dari beberapa legislator. Dari informasi, ada anggota dewan ketika dihubungi tidak menghiraukannya. Begitu pula didapati secara terang-terangan legislator Sulut yang meminta untuk tidak dipublikasi.

“Ada berapa anggota dewan yang saya coba hubungi untuk mencari tahu tempat resesnya tapi tidak digubris. Saya bingung bagaimana memuat berita dewan kalau tidak ke reses karena seminggu kantor dewan sunyi. Para legislator tidak ke kantor,” keluh salah satu wartawan pos liputan di DPRD Sulut, seraya menambahkan beberapa temannya juga mengalami seperti itu.

Isu tersebut menimbulkan kecaman publik. Ketua organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) cabang Manado, Rifaldi Rahalus mengatakan, jika berhembus kabar seolah disembunyikan maka legislator tersebut patut dicurigai. “Memang saya juga merasakan reses anggota dewan kesannya disembunyikan. Seharusnya harus transparan karena mereka mengadakan kegiatan dengan uang negara. Atau mereka tidak mau media mengumbar janji-janji mereka nanti ke publik. Karena kalau tidak kesampaian mereka malu,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Rahalus juga sempat mendengar informasi bahwa ada anggota dewan yang tidak mau anggaran reses dipegang oleh stafnya. Sementara, dalam aturan anggaran tersebut harus berada di tangan pegawai pendamping mereka. “Saya juga mendengar ada anggota dewan tidak setuju uang dipegang stafnya. Padahal sesuai aturan itu wajib dipegang staff,” tambahnya. (tim me)