Masyarakat Desa Sinsingon Bersatu, mengadu ke personil gedung cengkeh. Dugaan proyek pekerjaan jalan asal-asalan, jadi pemicu. Legislator Sulawesi Utara (Sulut) pun menyerang kontraktor yang tidak profesional.

Masalah itu terendus dalam kegiatan reses anggota dewan Sulut, Julius Jems Tuuk. Saat melakukan penyerapan aspirasi di Desa Sinsingon, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, warga mengeluhkan proyek pengerjaan ruas jalan di Desa mereka terkesan asal jadi. Alasan masyarakat di Desa Sinsingon Timur, pengerjaan jalan belum lama dibangun, baru tahun 2015 lalu, sekarang sudah berlubang lagi . "Jalan sudah dibuat namun ternyata pelaksananya yang nakal. Apa sebab torang sampaikan ini. Baru beking tahun lalu di muka SDN (Sekolah Dasar Negeri) 2 Desa Sinsingon Timur kini sudah berlubang-lubang," tegas Deky Ratu, masyarakat setempat.

Masyarakat mengusulkan adalah lebih baik jika dibuatkan drainase di desa yang jalannya baru saja dibangun sehingga tidak sia-sia pengerjaannya. Kalau belum memiliki drainase maka jalan tersebut gampang rusak. "Saya mengusulkan, meskipun mungkin itu kewenangan dari Pemkab Bolmong tetapi bolehkah kami memohon bantuan dari pak Jems untuk membuatkan drainase di Desa Sinsingon. Agar supaya jalan tidak rusak," tambah Ratu.

Sementara Tuuk mengatakan, dirinya nanti bakal mengkoordinasikan masalah itu dengan Dinas Pekerjaan Umum. Menurutnya, ketahanan jalan itu harusnya 5 tahun. "Persoalan kontraktor nakal, nanti saya tanyakan ke PU mengapa itu jalan rusak. Sebab itu tidak boleh. Ketahanan jalan itu harusnya lima tahun baru rusak, itu depe aturan. Kalau dia cuman cepat rusak berarti ada yang salah," jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Anggota Komisi I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut ini menambahkan, semua proyek pemerintah, seharusnya dikerjakan dengan benar oleh para kontraktornya. Kalau tidak, jadinya seperti itu. "Semua jalan atau infrastruktur pemerintah harus dibuat dengan baik. Apapun proyek yang ada, kontraktor itu musti kerja betul. Kalau tidak, torang lapor ke polisi dan kejaksaan," pungkas anggota Komisi Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM itu. (tim me)