Persoalan lingkungan hidup kini intai masyarakat Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Beroperasinya sederet perusahaan yang diduga mengantongi izin lingkungan bermasalah jadi teror. Pemerintah daerah terkesan dianggap remeh. Sejumlah elemen masyarakat pun mendesak pemerintah Bolmut mengambil sikap tegas. Demi mengantisipasi kerugian yang bisa menimpa warga setiap saat.

Regulasi perizinan bidang pertambangan dan usaha-usaha yang berdampak pada lingkungan, tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Salah satunya, adalah izin lingkungan yang kewenangannya tetap melekat pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut, sebagai salah satu dasar rekomendasi wilayah yang akan dikeluarkan bupati.

Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Bolmut, Sidik Binol. Menurutnya, cakupan izin lingkungan ini adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), yang setiap 6 bulan dokumennya harus dievaluasi kembali dan diperbarui. Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka meninjau perkembangan dampak yang diakibatkan kegiatan perusahaan terhadap lingkungan, seperti taraf pencemaran air, ekositem dan lain-lain.

“Untuk itu kami (Pemkab Bolmut, red) mengimbau, perusahaan-perusahaan yang bergerak pada usaha pengelolaan sumber daya mineral dan usaha lainnya yang berdampak pada lingkungan, memperbarui dokumen Amdal dan ijin lingkungannya,” ketusnya.

Terpisah Yusman Hunowu, salah satu pengamat sosial dan kemasyarakatan Bolmut, meminta kepada Pemkab Bolmut untuk tidak segan-segan kepada perusahaan yang tidak melakukan pembaharuan Amdal ini. “Jika ada masyarakat yang dirugikan maka tentunya Pemkab Bolmut harus bertanggung jawab, sehingga itu dalam masalah Amdal ini Pemkab Bolmut harus tegas. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mengehentikan aktivitas perusahaan jika tidak mau memperbaharui atau pun mengurus Amdal ini,” tegas Hunowu.(tim me)