Walikota Tomohon, Jimmy F Eman SE Ak menghadiri Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Kegiatan digelar di Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kemendagri Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (22/4).

Mendagri mengatakan, sinergitas tata kelola pemerintah baik antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi maupun Pusat, harus dibangun setiap saat. Terkait persoalan perangkat daerah kerap terseret urusan hukum, Ia berharap komunikasi antar KDH dengan aparat penegak undang-undang setempat harus terjalin baik.

“Minimalnya, KDH harus diberitahu sebelumnya, jika akan ada pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajarannya,” sebut Kumolo saat membuka kegiatan.

Dikatakannya, ada beberapa pembangunan daerah terganggu disebabkan Kepala ataupun Staf SKPD bolak-balik dipanggil baik dari Kejaksaan maupun KPK tanpa berkomunikasi yang baik dengan KDH.

“Kami berkoordinasi dan meminta Kejaksaaan Agung (Kejagung) RI dan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), kalau ada SKPD yang diperiksa atau apapun, minimal KDH nya dikasih tahu. Salahnya apa, cukup atau tidak alat bukti," ungkapnya.

Sementara, Walikota Tomohon mengharapkan, pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman tentang filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Kami sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tomohon, bisa mengerti dan paham atas kondisi aktual yang dihadapi daerah. Khususnya keadaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan selalu pro rakyat, tapi tetap menyesuaikan dengan pemerintah pusat.,” kata Eman.

Diketahui, Mendagri juga mengingatkan, para KDH tidak menggunakan calo atau makelar jika ingin bertemu dengannya. Dikabarkan, dalam kegiatan ini, Eman hadir bersama-sama dengan 91 KDH lainnya se-Indonesia yang terdaftar pada peserta pembekalan Kemendagri Angkatan 1 Tahun 2016. (hendra mokorowu)