Wakil Ketua DPR Fadli Zon dikenal 'rajin' mengkritik Gubernur DKI Jakarta. Apalagi jika menyangkut kasus pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras, politikus Gerindraitu tak akan segan mengeluarkan pernyataan kritik.

Kritik Fadli terhadap Ahok belakangan pun semakin gencar. Fadli semakin 'galak' ke Ahok soal kasus Sumber Waras.

Dia menilai Ahok tak bisa menyangkal lagi dalam kasus pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras. Menurutnya, sudah cukup terbukti pembelian tersebut merugikan negara.

"Menurut saya dalam hal ini kerugian nyatanya sudah jelas jadi bahwa dia (Ahok) terlibat langsung atau tidak langsung itu juga sudah nyata. Itu clean and clear," katanya di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Kamis (14/4) kemarin.

Fadli mengatakan, jika saja Pemprov bersabar bertahan pada NJOP Rp 12 juta lebih tentu uang yang digelontorkan tak akan sebanyak yang sudah dikeluarkan. Dia juga mengatakan hak guna bangunan di lahan itu akan berakhir pada 2018.

"Kenapa kita persoalkan Sumber Waras karena ini angkanya besar Rp 755 miliar itu angka besar. Banyak orang hanya gara-gara ratusan juta bahkan puluhan juta bisa kena delik korupsi. Ini Rp 755 miliar, ini kan bukan uang Ahok bukan uang nenek moyang dia juga. Ini uang rakyat. Oleh karena itu kita memang harus periksa (Ahok)," jelas dia.

Fadli berharap penegak hukum seperti KPK segera mengambil sikap terkait kasus ini dan menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat yang datang.

"Bahwa dalam hal ini dia (Ahok) sudah menyalahi prosedur dan BPK itu kan organ negara yang sangat primer bahkan dikatakan pilar ke enam negara kita," katanya.

Tak cukup sampai di situ,

Fadli juga menilai bantahan Ahok soal temuan BPK harus dibuktikan dengan tidak menyerang perorangan. Untuk itu, Fadli meminta Ahok bertanggungjawab terhadap kasus tersebut.

"Dia bantah dengan alasan-alasan yang seperti itu. Menurut saya sih sudah jelas ada korupsi di situ dan Ahok harus bertanggung jawab di dalam masalah Sumber Waras itu terang dan jelas," katanya.

Seperti diiketahui, Ahok menuding laporan temuan BPK terkait RS Sumber Waras tidak benar. Ini lantaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras seperti penilaian BPK.

Lebih lanjut Fadli menilai apabila mantan Bupati Belitung Timur tersebut masih menyerang BPK, justru hanya akan merugikan diri Ahok sendiri. Fadli juga berdoa agar diberi umur panjang oleh Tuhan supaya bisa melihat Ahok mengenakan rompi KPK, alias jadi tersangka KPK dalam kasus tersebut.

"Ini jurus orang mabuk saja gitu ya. Apalagi dia mengatakan umur panjang dan berdoa, saya kira ini sudah jurus halusinasi. Saya kira kita mudah-mudahan berumur panjang sampai dia (Ahok) mendapat rompi oranye (di KPK rompi oranye dipakai oleh tersangka) untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan," katanya.

Fadli menambahkan, apa yang sudah dilakukan BPK merupakan laporan temuan organisasi negara yang premier. Bahkan, termasuk dalam pilar keenam demokrasi.

"Bahwa dalam hal ini dia (Ahok) sudah menyalahi prosedur dan BPK itu kan organ negara yang sangat primer bahkan di katakan pilar ke enam negara kita," ungkapnya.