Kader Partai Hati Nurani (Hanura) geram dengan pernyataan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq, yang telah melecehkan Ketua Partai Hanura, Wiranto. Mereka menganggap ucapan Rizieq tidak pantas selaku pemuka agama.

Pernyataan itu disampaikan Rizieq ketika berorasi di depan gedung Komisi PemberantasanKorupsi ( KPK) pada Senin, 4 April 2016 lalu. 

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang VI Hanura, Didi Apriadi, menilai sikap Rizieq telah menghina, menebar kebencian serta melecehkan Wiranto. Sehingga sebagai pemuka agama Islam, pernyataan Rizieq dianggap tidak pantas

"Tidak pantas seorang habib menyerukan hal-hal yang tidak islami bertentangan dengan islam. Menghujat orang lain tidak pada tempatnya," kata Didi di Kantor DPP Hanura, Jakarta Pusat, Rabu (6/4).

Meski begitu, Didi mengatakan, Wiranto meminta para kader tidak melakukan pembalasan kepada Rizieq. "Namun ada imbauan dari Ketua Umum Hanura (Wiranto) untuk memaafkan habib. Namanya menjelekkan dengan melawan tidak baik juga, tapi beliau sangat bijaksana untuk mengimbau kami agar tidak melaporkan," ujar 

Didi menjelaskan, Partai Hanura sebenarnya sempat menyambangi Polda Metro dan Mabes Polri pada Selasa kemarin. Kader Hanura ingin melaporkan Rizieq atas aduan pencemaran nama baik dan pelecehan. Namun, sikap itu urung dilakukan lantaran mendapat larangan dari Wiranto.

Kendati demikian, kader Partai Hanura mendesak Rizieq meminta maaf kepada Wiranto maupun publik. Tidak hanya itu, Rizieq juga diminta untuk tidak mengulangi kembali sikap menghina dan melecehkan orang lain.

"Jangan ulangi lagi lah, masa tokoh agama bersikap seperti itu," tambahnya.

Untuk diketahui, dalam orasi di depan KPK beberapa hari lalu Rizieq menyerang Wiranto dengan kata-kata kasar bernada SARA lantaran mendukung Basuki T Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilgub DKI pada 2017 mendatang. Selain itu, Habib Rizieq juga meminta nama Wiranto mengganti nama menjadi 'Wiranti'.

Dalam orasi itu, Habib Rizieq juga menyampaikan beberapa pernyataan berkonten unsur tindak pidana umum seperti menyebut Pancasila sudah tidak pada dasarnya melainkan lebih pada konten 'Pancagila'. (mdk)