Wakil rakyat soroti ihwal kinerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang kurang baik. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Fanny Legoh mengungkapkan, persoalannya ialah manajerial BPJS banyak overlapping.

“Contoh, ada bantuan tunai penerima iuran BPJS, tapi banyak orang yang kurang mendapat informasi tentang itu. Ini terkuak ketika BPJS Pusat memberikan pernyataan, ternyata mereka merugi hampir 10 Triliun Rupiah dalam 2 tahun,” ungkap Legoh saat bersua dengan manadoexpress.co, Selasa (5/4).

Menurutnya, pengorganisasian BPJS belum profesional. Ia menilai BPJS sebagai badan, mestinya seperti suatu lembaga pusat bukan institusi pemerintahan. ”Bukannya kita mengurangi kualitas cara kerja pemerintahan, tapi paling tidak ada sentuhan-sentuhan profesionalisme dari BPJS,” tutur Legoh.

Legislator daerah pemilihan Minahasa dan Tomohon ini menambahkan, evaluasi dari Komisi X DPR RI menemukan sejumlah alasan penghambat dana menyangkut iuran, antara lain penyedot masalah anggaran adalah penyakit yang tidak menular. “Kan bukan itu persoalnya,” ketusnya di ruang kerja Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulut. (hendra mokorowu)