Pemandangan miris terjadi di gedung cengkeh akhir pekan lalu. Agenda hearing Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) dengan Dinas Pendapatan  Daerah (Dispenda) Pemerintah Provinsi jadi pembicaraan miring. Alasannya, Rapat Dengar Pendapat tersebut hanya dihadiri satu orang anggota komisi.

Adalah Ferdinand Mangumbahang, satu-satunya  personil Komisi II yang mengikuti agenda hearing tersebut. Fenomena yang sangat jarang terjadi. “Saya tidak tahu kenapa mereka tidak ada. Saya tak bisa menghakimi. Mungkin mereka ada agenda lain,” tukas Mangumbahang.

Menurutnya, untuk melakukan disiplin bukan menjadi bagiannya. Dirinya sendiri hanya menjalankan tugas mengikuti rapat yang sudah disepakati bersama. “Itu ranahnya pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan fraksi masing-masing partai politik," ungkap politisi Gerakan Indonesia Raya itu.

Mangumbahang mengatakan, pertemuan tersebut dalam rangka untuk dengar pendapat terkait beberapa kasus dan kesalahan yang muncul dalam adminstrasi perpajakan. Sebelumnya, aspirasi sempat masuk ke telinga para legilstor Sulut. “Pertemuan itu sebenarnya untuk dengar pendapat terkait masalah yang terjadi dalam perpajakan. Tetapai saya pikir, sangat tidak mungkin dapat diteruskan jika tak ada instansi terkait seperti kepolisian dan Jasa Raharja. Sehingga rapat itu diskors,” tukasnya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulut, Marhaen Tumiwa menjelaskan, pertemuan tersebut untuk membahas masalah yang terjadi dalam pengurusan pajak. Pihaknya membuka diri dengan banyak masukkan terkait kesalahan di Dispenda. “Kami juga membuka diri media mengkritisi. Ini juga untuk kepentingan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” terangnya.

Kehadiran yang minim dari Komisi II sangat disayangkan sejumlah elemen masyarakat. Padahal, dua hari sebelum kejadian Ketua DPRD Sulut sudah menegaskan mengenai kedisiplinan para anggota dewan. Namun, hal memiriskan itu justru terjadi.
"Hearing itu agenda rakyat. Sayang hanya satu anggota dewan yang hadir. Ini memiriskan. Padahal sebelumnya Ketua Dewan Andrei Angouw sudah mengingatkan dengan tegas. Anggota DPRD seperti mengangkangi Ketua Dewan dan mengabaikan amanat rakyat," sembur pengamat politik pemerintahan, Andrey Tandiapa. (tr-02).