Wakil Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di hotel Sutanraja Amurang. Musrembang digelar terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017.

Namun sangat disayangkan, kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minsel, tak satupun anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten yang hadir. Ketidak hadirian para anggota dewan ini langsung mendapat kritikan tajam dari tokoh masyarakat Minsel yang ikut dalam Musrembang tersebut.

"Kami sangat sayangkan sikap dari anggota dewan yang tidak hadir. Mestinya mereka harus ada karena segala keputusan di Musrembang harus mereka tahu," ujar Chali Tumbuan, tokoh masyarakat Minsel asal Amurang, Kamis (31/3).

Kritikan Tumbuan ini justru lebih ditujukan pada DPRD Provinsi daerah pemilihan (Dapil) Minsel. Menurut dia, Musrembang ini sangat penting karena menjadi pedoman bagi mereka bersama pemerintah kabupaten dalam melaksanakan program ke depan.

"Intinya lewat Musrembang ini, apa yang menjadi progam priotitas seluruh SKPD bisa diusulkan ke provinsi. Nantinya ketika dievaluasi tugas mereka yang mengawal," terangnya.

Kekecewaan juga disampaikan Decky Umpel atas ketidak hadiran para anggota DPRD. Menurut dia banyak kritik dan masukan yang harus didengar anggota dewan karena adanya usulan dari seluruh SKPD yang harus ditampung dan diperjuangkan.

"Sudah pasti mereka tidak tahu apa yang menjadi program prioritas pemerintah. Padahal Musrembang ini penting untuk mengetahui skala proiritas yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Dan fungsi mereka adalah ketika diusulkan ke provinsi mereka bisa mengawal. Ini Musrembag final," tukas Umpel. (jerry sumarauw)