Pengusaha di Minahasa mendapat penjelasan soal fasilitas reklame dan pembayaran pajak reklame melalui sosialisasi tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pajak reklame sesuai Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015.

Sosialisasi yang dbuka oleh Jeffry Korengkeng, Sekda Minahasa tersebut diikuti oleh pengusaha di Tondano, Camat, Lurah dan para staf. Juga nampak dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Minahasa, Rommy Leke. “Terimakasih sudah datang dan kami berharap agar informasi yang diberikan bisa bermanfaat sebab ini juga menyangkut kepentingan bersama dalam menggunakan fasilitas reklame yang disediakan,” jelas Jeffry Korengkeng, Sekda Minahasa.

Ia menambahkan, memang menjadi kewajiban dari pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat ada peraturan daerah yang baru atau untuk menyegarkan kembali.

Sementara itu, Jan Luntungan, Kepala Dispenda Minahasa mengatakan, pelaksanaan sosialisasi ini untuk memberitahukan soal pajak reklame sebab sangat berkaitan dengan para pengusaha atau masyarakat yang sering memanfaatkan papan reklame untuk promosi. “Mereka kan biasa memasang reklame untuk memperkenalkan sesuatu. Nah ini juga menguntungkan Pemkab Minahasa dalam bentuk PAD, yaitu pajak reklame,” jelas dia.

Untuk itu, ia berharap agar masyarakat bisa memahami dan taat untuk membayar pajak reklame.”Sebab ini pemasangan reklame itu menguntungkan untuk pengguna juga bermanfaat untuk pemerintah,” jelasnya.

Rommy Leke, Ketua Komisi III DPRD Minahasa mengatakan, pajak reklame merupakan satu di antara target pajak Pemkab Minahasa yang belum banyak dipahami oleh masyarakat khususnya pengguna fasilitas reklame. “Menggunakan reklame membuat pengusaha diuntungkan lantaran tak perlu susah-susah memperkenalkan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, juga membuat pendapatan pajak meningkat,” jelas dia.

Ia berharap agar Dispenda bisa meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin banyak lagi pengusaha yang memasang iklan, mengunakan fasilitas reklame di Minahasa. (kelly korengkeng)