Foto: Robby Sangkoy.
Legislator Terus 'Gedor' Kasus DAK 2014
Kadis Dinkes Minsel 'Dicopot'
Amurang, ME
Rolling jabatan yang dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Minahasa Selatan (Minsel), Frangky Wongkar, Senin (21/3) kemarin, di Aula Kantor Bupati, ternyata ikut menyasar jabatan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan yang dipegang MP. Disinyalir, reposisi di instansi yang menaungi sektor kesehatan ini terkait kasus Dana Alokasi Kusus (DAK) tahun 2014 untuk pembelian obat-obatan.
MP digantikan Ternie Paruntu, mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Minsel yang terjerat kasus korupsi pembangunan Puskesmas Tumpaan tahun 2014. Paruntu 'diseret' Korps Adhiaksa tepat pada Hari Anti Korupsi, tanggal 9 Desember. Ia kemudian menjalani hukuman 1,2 tahun penjara. Ketika itu MP masih menjabat sebagai Sekretaris Dinkes. Saat DAK 2014 bergulir, MP telah menggantikan posisi Terny Paruntu sebagai Kadis Dinkes.
Sebagaimana diketahui, kasus DAK 2014 tersebut kini tengah ditangani pihak Polres Minsel melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor).
Legislator Minsel, Robby Sangkoy yang sejak awal menyoroti permasalahan tersebut, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, jika pergantian jabatan Kadis Kesehatan tak akan mempengaruhi persoalan. “Jangan pikir setelah diganti kemudian masalah DAK ini serta-merta langsung selesai. Justru sebaliknya, kami anggota DPRD akan terus mendesak Polres Minsel untuk segera mengunggkap kejanggalan terhadap pembelian obat-obatan ini. Mengingat banyak masyarakat kecil yang dirugikan akibat tidak terkelolanya dengan baik dana tersebut,” tegasnya.
Hal yang sama juga dikatakan anggota DPRD, Ryan Suratinoyo. Dirinya meminta pihak Polres untuk melakukan penyelidikan guna mengungkap penggunaan DAK tersebut. “Secara pribadi saya sangat mensuport kinerja pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Makanya saat saya bersama tim Banggar lainnya dipanggil unit Tipidkor, saya langsung memberikan keterangan yang dibutuhkan pihak penyidik untuk pengembangan permasalahan DAK tersebut,” jelasnya.
Senada dikatakan punggawa partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Billy Regar. Menurutnya, demi penegakan supremasi hukum, dirinya siap memberikan keterangan bila masih dibutuhkan penyidik Polres. “Saya bersama Ryan Suratinoyo, Rahman Katili dan Toar Kencem, Jumat lalu talah dipanggil unit Tipidkor untuk memeberikan keterangan. Hal ini sangat wajar mengingat kami duduk sebagai anggota Banggar DPRD dan saya tidak pernah tahu jika masih ada sisa dana sehingga saat menerima undangan dari Polres saya kaget," aku Regar.
"Namun setelah di sana baru saya ketahui jika undangan tersebut untuk memberikan klarifikasi terhadap DAK Dinkes tahun 2014. Jika memang ada agenda untuk pengambilan keterangan lagi, dengan senang hati saya akan hadir,” sambungnya.
Salah satu tokoh masyarakat Minsel, Lexy Nayoan, memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan para wakil rakyat dengan memenuhi undangan Polres Minsel. “Sangat baik, karena mereka juga mengerti mekanisme yang berlaku apalagi kehadiran mereka saat itu hanya untuk memberikan keterangan mekanisme DAK yang dibahas bersama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Saya mengharapkan pihak Polres untuk menuntaskan masalah tersebut sebab ini bisa mencoreng nama baik ibu Bupati dan Wakil Bupati yang tenggah getol memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya.
Sementara, Kapolres Minsel AKBP Benny Bawensel melalui Kasat Reskrim, AKP M Ali Tahir, mengatakan bahwa terkait DAK ini masih ada tim Banggar yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan. “Ya, baru empat anggota Banggar yang dipanggil, Jumat lalu. Kami akan menghadirkan lagi anggota Banggar lainnya," ungkap Tahir. "Untuk Ketua Banggar, nanti akan dijadwalkan lagi karena kita melihat kesibukan tugas mereka dan harus menyesuaikan dengan agenda di DPRD. Jika tidak, kami yang harus mendatangi mereka untuk meminta keterangan,” tutup Tahir.
Seperti telah diberitakan sebelumnya, DAK 2014 yang berbandrol Rp.2,2 Miliar tersebut terserap hanya sebesar Rp.1,3, sedangkan sisa dana sebesar Rp 900 juta. Menurut keterangan Kadis Kesehatan, MP, sisa dana masih berada di kas daerah. Hal inilah yang memicu pihak Tipidkor melakukan pemeriksaan terkait aliran dana tersebut. (tim me)



































