Foto: Para buruh saat melakukan unjuk rasa.
Tuntut Gaji, Warga Tawaang Unjuk Rasa PT Nidya Karya
Amurang, ME
Puluhan buruh bangunan dari Desa Tawaang Raya, Kecamatan Tenga, pagi tadi sekitar Pukul 10.00 Wita melakukan unjuk rasa di lokasi pembangunan Sekolah Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP). Kedatangan para buruh ini adalah untuk menuntut hak mereka selama bekerja di tempat tersebut.
"Kami datang ingin mempertanyakan hak kami. Mereka berjanji akan menyelesaikan kewajiban mereka membayar lima bulan gaji kami. Namun hingga kini gaji tidak kunjung dibayarkan," ungkap Donald Rompas salah satu buruh asal Desa Tawaang Barat saat memberi keterangan kepada wartawan, Senin (21/3).
Dia mengungkapkan, sejak bulan Oktober mereka berhenti bekerja lantaran dari pihak penanggungjawab sub kontraktor belum juga membayar upah buruh kerja. Yang lebih mengherankan lagi pihak kontraktor PT Nidya Karya lepas tangan dengan masalah yang dihadapi 80 orang buruh tersebut.
"Gaji yang harus dibayar ada sekitar Rp.640 juta. Anehnya penanggungjawab dalam hal kontraktor malah memperkerjakan orang luar tanpa menyelesaikan masalah kita terlebih dahulu," timpalnya.
Sementara itu, Lian Mandey,salah satu warga yang bertemu langsung dengan penanggungjawab proyek BP2IP, menyesalkan sikap PT Nidya Karya yang tidak memberikan kepastian bagi para buruh kerja. Justru dia menilai pihak kontraktor lepas tangan dan sengaja membiarkan persoalan ini.
"Dari pernyataan penanggungjawab proyek, mereka justru telah kelebihan membayar kepada sub kontraktor. Ini kan aneh, kalau memang benar mereka sudah membayar ke sub kontraktor tolong ditunjukan bukti pembayaran apa saja yang dibayarkan. Jangan hanya bersuara tanpa ada bukti yang jelas," paparnya.
Dia berharap pemerintah daerah dapat melihat dan memperjuangkan nasib mereka. Kerena sikap yang mereka ambil ini sebagai bentuk penolakan terhadap perilaku yang tidak koperatif yang ditunjukkan pihak kontraktor. "Kami minta pemerintah daerah juga harus memperhatikan masalah ini. Selain pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan juga harus perhatikan kenapa terjadi seperti ini," tukasnya.(jerry sumarauw)



































