Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Minahasa Utara (Minut), mengeluh ke DPRD Minut karena honor dan oprasional mereka sejak Desember 2015 - Februari 2016 belum dibayarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minut. Mereka pun mendesak agar DPRD Minut memanggil Ketua KPU dan mencari solusi persoalan tersebut.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Minut, Denni Wowiling mengatakan, seharusnya KPU segera menanggapi dan menindaklanjuti persoalan itu, mengingat dana Pilkada itu melimpah. "Apalagi ada dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2015 sebesar 2,5 miliar," semburnya.

Politisi Golkar ini memastikan, siap menindaklanjuti keluhan PPK dan PPS se-Minut itu. "Kita siap tindak lanjut keluhan PPK dan PPS menyangkut honor dan gaji mereka yang belum terbayarkan. Tapi yang terpenting transparansi administrasi KPU," tandas Dewo.

Komisioner KPU, Julius Randang, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan mengecek langsung ke Sekretaris KPU. kenapa sampai belum dibayarkan. "Menyangkut Silpa, laporannya belum dimasukan oleh Sekretaris KPU hingga saat ini," beber randang saat dikonfirmasi wartawan. (meikel winowatan)