Pembalakan liar yang semakin menjadi di tanah Nyiur Melambai jadi sorotan serius bagi pemerintah yang menanganinya. Terkuak isu di ranah publik, kejadian kongkalikong diduga jadi pemicu. Persoalan ini segara mendapat tanggapan dari pimpinan gedung cengkeh.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Andrei Angouw mengatakan, adanya kabar kurangnya pengawasan pemerintah sehingga terjadi penebangan liar, belum sepenuhnya diawasi. Dikarenakan, pimpinan saat ini masih terbilang baru. “Menurut saya, ini bukan tidak diperhatikan. Kan ini pemerintah masih baru,” jelasnya.

Lanjut Angouw, harapannya media juga mengingatkan. Jelaskan bahwa di daerah Sulut sementara terjadi pembalakan hutan secara liar. “Kita juga DPRD mendukung langkah untuk menuntaskan pembalakkan liar. Katakan hal seperti apa yang terjadi sekarang,” tukasnya.

Ia menambahkan, jika ada pandangan pemerintah melakukan back up terhadap pelaku illegal logging maka seharusnya perlu ada penjagaan ketat. Pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Tentu dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan pihak keamanan juga. Pemrov dalam hal ini merangkul Forkopimda. Di dalamnya ada Danrem dan Kapolda. Jadi tinggal kita konfirmasi Danrem dan Kapolda sama-sama bergerak jadi bukan berdiri sendiri. Kalau ada back up anak buah mereka, gampang ditindaki,” jelasnya. (tim me)