Tokoh Masyarakat (Tomas) Kota Bitung, mendesak Kepala Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Tony Katuuk, untuk menunjukkan taring Inspektorat dalam menyelesaikan dugaan adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif, yang santer terdengar di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Ini menjadi bukti kalau Kepala Inspektorat tidak bertaring, karena tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya, ada beberapa data yang ada di tangan kami bahwa sejumlah SKPD memiliki SPPD fiktif, beberapa diantaranya, Dinas Perikanan dan Kelautan, Disnakertrans dan Dishub, dan data tersebut diduga sudah dimanipulasi, sehingga data itu bukan dihilangkan tapi difungsikan di kegiatan lain dan tentu saja hal ini bertentangan dengan aturan yang ada," ujar Berti Lumempouw, salah seorang aktivis Kota Bitung.

Ditambahkannya, kalau diduga ada indikasi Inspektorat telah menerima uang tutup mulut dari dinas yang bersangkutan. “Ini mungkin saja terjadi, dengan sikap yang ditunjukkan Inspektorat, yang terkesan hanya diam saja, walaupun laporan sudah ada," jelas Lumempouw.

Kepala Inspektorat sendiri saat akan dikonfirmasi tidak berada di kantornya, ketika dihubungi via telepon, nomor teleponnya pun tidak aktif.(Alwin Raranta)

Foto Aktivis Kota Bitung, Berty Lumempouw