Inovasi brilian bergema dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), pejabat daerah ini diwajibkan memasang aplikasi Line. Aplikasi canggih dalam gadget smartphone ini, diharapkan menjelaskan keberadaan, kondisi, posisi hingga aktifitas pejabat saat melakukan tugas luar daerah.

Dalam dunia teknologi, Line merupakan salah satu aplikasi penyusul tren instant messaging. Aplikasi besutan perusahaan Jepang, Naver ini menawarkan sederet fitur-fitur terkini dan tampilan yang lebih segar. Salah satu kelebihan aplikasi yakni memberikan layanan free call untuk dapat bertelepon gratis antar sesama pengguna Line tanpa dipotong biaya pulsa, hanya menggunakan data internet.

Di Bolsel, kewajiban memiliki telepon seluler disupport program Line, diwajibkan bagi seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel. Deadline pemakaian pun disampaikan hingga pekan depan.

Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat dan Protokol (HumasPro) Pemkab Bolsel Ahmadi Modeong, menegaskan, kewajiban memiliki smartphone berteknologi modern ini, bertujuan agar Bupati bisa mengetahui dan memantau langsung keberadaan seorang pejabat melalui aplikasi Line.

"Karena bisa video call, sehingga apakah seorang pejabat sedang tugas luar, perlu dibuktikan melalui video call. Pak Bupati akan mengecek langsung," tegas Modeong.

Selain itu, kata dia, aplikasi Watch Up akan dibuat grup di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan begitu, Bupati bisa berinterkasi langsung dengan seluruh jajaran SKPD."Sehingga mempermudah dalam koordinasi," sambungnya.

Mantan Kabag TUP ini mengimbau semua Kepala SKPD, untuk secepatnya memasukkan nomor handphone smartphone sebelum batas akhir yang ditentukan.

Kebijakan populis yang pertama kali diterapkan di lingkup pemerintah daerah di Nyiur Melambai ini, mendapat dukungan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut sejumlah PNS di Bolsel, teknologi saat ini memberikan peluang besar bagi mereka untuk bisa berkoordinasi langsung dengan Bupati. "Kami dukung, karena dengan memanfaatkan kemajuan teknologi akan mempermudah pekerjaan," beber salah satu PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) yang enggan namanya disebut.

Pengamat Komunikasi dan Teknologi, Viastri Pratiwi S.Kom, beranggapan pemanfaatan teknologi dalam menunjang kinerja PNS sangat tepat. Alasannya, selain cepat dan tepat, penggunaan Line tidak dapat membuat pejabat memanipulasi tempat dan aktifitas.”Asalkan dibuat pada tempatnya dan tidak menggangu kegiatan yang diikuti. Saya rasa ini perlu dicontoh daerah lainnya di Sulut,” lugasnya. (tim me)