Terkait kabar tak sedap soal kenaikan anggaran reses bagi penghuni Gedung Cengkeh yang dinilai belum layak, Petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pun menepisnya.

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw mengatakan, naiknya dana reses tidak harus disandingkan dengan angka kemiskinan. Baginya, uang reses bakal kembali kepada masyarakat.

“Uang reses ini langsung mengalir ke masyarakat. Dalam bentuk catering, sewa kursi, sewa tempat. Saya tak mengerti soal yang mereka katakan, kenaikan anggaran reses tidak sesuai karena angka kemiskinan tinggi. Barangkali dalam pemikiran mereka, ini dinikmati anggota dewan, padahal tidak,” Tutur Angow, Selasa (15/3).

Dikabarkan, sesuai aturannya, anggaran reses tidak dipegang para legislator melainkani staff. Uang itu kemudian dibayar berdasarkan kegiatannya.

Sementara itu, Anggota Komisi 1 DPRD Sulut, Denny Sumolang meminta masyarakat, tidak menilai negatif rencana kenaikkan anggaran reses. Situasi sekarang, anggaran sebesar 30 Juta Rupiah tidak mencukupi berbagai permintaan dan kebutuhan yang ada.

“Anggaran 30 Juta Rupiah hanya dipakai sekali masa reses di 3 lokasi. Selama ini yang dihitung hanya makan dan minum serta biaya tempat. Faktanya konstituen yang datang juga membutuhkan uang transport, makanya tak heran kami selalu tombok. Reses terakhir pada Desember 2015 uang habis hampir 80 Juta,” aku Sumolang.

Sebelumnya, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SH telah memberikan pernyataan, menaikkan anggaran reses untuk para penghuni gedung cengkeh. Dikatakanya, prosesnya sudah selesai di Depdagri, sekarang sementara jalan di Kementerian Keuangan kemudian hal ini berlaku untuk DPRD se-Indonesia. (hendra mokorowu)