Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) berembuk. Para penghuni gedung cengkeh ini menggelar rapat terkait agenda pelaksanaan Paripurna dan Pembahasan Pansus RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) serta Pansus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DPRD Sulut.

Dalam rapat Banmus yang dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, disepakati pelaksanaan paripurna akan digelar pada Senin 14 Maret 2016 nanti. Selain itu kinerja Kelompok Kerja pemerintah provinsi disorot dalam rapat tersebut.

Anggota Banmus Edwin Lontoh mengatakan, memang dalam waktu dekat ini akan mengadakan pertemuan dengan pihak eksekutif. Namun masih terkendala pada ketidakhadiran dari ketua Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Roy Roring. "Menyangkut Pansus Zonasi kami merencanakan akan membahasnya kembali dengan Sekretaris Pokja yaitu Ronald Sorongan. Tapi yang lebih mengetahui kedalamannya soal zonasi ini kan Ketua pokjanya yaitu Roy Roring, karena kesibukannya, beliau tidak pernah hadir, mungkin terlalu sibuk," tukasnya.

Hal serupa diungkapkan, Denny Sumolang. Dirinya mempertanyakan, adanya kemungkinan alternatif atau aturan terkait dengan ketidakhadiran dari ketua Pokja tersebut. Menurutnya, hal ini cukup mendesak. “Apa ada aturan atau tidak, ketua pokja itu harus ROR atau person yang lain. Secara jabatan ataupun kapasitas yang setara dengan ROR untuk duduk dalam pokja. Kalaupun ada mungkin dari pimpinan dewan untuk memberikan solusi apakah ada pergantian atau tidak," ujarnya.

Terkait Pansus Zonasi, Angouw meminta, agar segera membicarakan dengan pihak eksekutif agar secepatnya bisa diselesaikan pembahasannya. Dikarenakan, tahun 2016 ini akan banyak Perda yang dibahas oleh DPRD Sulut. " Kalau bisa Pansus Zonasi ini dipercepat, karena tahun ini cukup banyak Perda yang akan dibahas oleh DPRD Sulut, jadi kita usahakan semua sudah harus selesai," ujar Angouw.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut Angouw mengatakan, akan segera memanggil pihak eksekutif. "Saya rasa kita panggil rapat saja, kalau memang tidak datang lagi kita akan menyurati ke pak Gubernur untuk melaporkan kinerja dari ketua Pokja," pungkasnya. (tim me)