Para pejabat negara diminta untuk tidak saling 'mengucilkan'. Terutama terhadap pejabat lain yang tersangkut dalam masalah hukum, baik di lingkup pemerintahan provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota se-Sulut. Diketahui sejumlah kasus hukum banyak melibatkan sesama kalangan birokrat.

Hal tersebut diingatkan Wakil gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw dalam membuka rakor forum komunikasi hukum yang digelar Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, di Hotel Grandpuri Manado, Kamis (10/3).

Dirinya mengakui, dari data yang ada saat ini permasaalahan hukum seperti kasus korupsi, baik masih di tingkatan penyelidikan, penyidikan, tahapan sidang hingga menjalani hukuman, rawan menjerat para kalangan birokrat. “Saya harap bisa merangkul, memberikan pemahaman agar sadar terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku agar secara psikologis yang bersangkutan bisa terbantu dalam menyelesaikan semua persoalan,” kata Wagub mengingatkan.

Diketahui, hal tersebut berdasarkan juga peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan perkara di lingkup Kemendagri dan Pemda.

Dalam rakor itu, Wagub didampingi Kepala Biro Hukum, Glady Kawatu, serta diikuti peserta rakor dari Provinsi, Kabupaten Kota se-Sulut. (ismail batalipu)