PPK, PPS, KPPS Tuntut Honor Penyelenggaran Pilwako
Manado, ME
Demo menuntut honor Penyelenggara Pilwako terjadi di Kantor DPRD kota Manado. Sekitar 100 orang dari perwakilan pihak PPK, PPS, KPPS seluruh Kota Manado, datang berorasi menuntut pembayaran gaji yang belum dibayarkan hingga hari ini.
Padahal sesuai dengan surat edaran yang ditandatangani oleh Sekertaris Kota Manado, Ir. M. H. Sendoh, dana tersebut akan dicairkan pada tanggal 22-23 Februari 2016.
Ketua PPK Kecamatan Tuminting, sekaligus pemimpin demo, Rizal Malonda, menyampaikan kegiatan demo itu merupakan kegiatan aksi damai tanpa anarkisme. "Kami datang hanya untuk menuntut pembayaran hasil kerja kami atas semua yang kami lakukan untuk pemilihan Kota Manado," tutur Malonda.
Menurutnya Pemerintah Kota dan DPRD Kota Manado seperti saling lempar bola melihat permasalahan ini. Pihaknya seperti ditipu dengan kesepakatan yang diberikan.
"Kami sudah berikan waktu kami, tenaga kami, bahkan kami yang bekerja harus berlibur sendiri, hanya untuk menyukseskan kegiatan Pilwako. Jadi hari ini semua harus jelas dan tak ada dusta di antara kita," tambah Malonda.
Anggota Komisi C DPRD kota Manado, Zrarifudin Siaafa ST yang menerima para pendemo masuk di tuangan rapat Anggota Dewan menyampaikan, untuk masalah pergeseran dana Pilwako susulan bukanlah menjadi wewenang DPRD Kota Manado. Ini sudah menjadi wewenang Pemkot Manado. "Karena ini sudah dirapatkan sebelumnya bersama Pemkot manado dan sudah disahkan. Sekarang tinggal saja menunggu tanda tangan dari pak Penjabat Walikota Ir. Roy Roring dan dana tersebut dicairkan," tutur anggota Fraksi PKS tersebut.
Para Pendemo pun langsung menuju ke kantor Pemkot Manado. Pemkot Manado yang diwakili Oleh Asisten 1 Pemkot Manado, Josua Pangkerego, Asisten 2 Hi Rum Rusula, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, Manarsar Panjaitan yang menerima pendemo, menyampaikan bahwa saat ini Walikota sementara tugas di luar daerah bersama Kemendagri jadi tak bisa hadir.
Tanpa berdiskusi panjang lebar, pihak pendemo pun langsung keluar dari ruangan rapat, karena mereka tidak dapat bertemu dengan Pemjabat Walikota. (rhendi umar)



































