Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) adat yang cukup lama didengung-dengungkan dan jadi topik serius di gedung cengkeh. Belum lama ini organisasi masyarakat yang berkecimpung di kebudayaan juga datang meminta Legisalator Sulawesi Utara (Sulut) menggagas pembuatan Perda ornamen budaya atau adat. Tanggapan positif datang dari gedung parlemen itu.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut , Julius Jems Tuuk, sangat setuju dibuatnya Perda yang berbau budaya dan adat. Baginya, selama ini Sulut terbilang terlambat untuk menerapkannya. Padahal program nawacita itu salah satunya membahasa tentang kearifan lokal. “Sebenarnya Sulut terlambat. Program nawacita itu salah satunya membahas tentang kearifan lokal,” ungkap legislator utusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Wakil Rakyat ini menegaskan, seharusnya Perda adat ini sudah jadi jauh-jauh hari dan ditetapkan. Bukan nanti sekarang. Dibandingkan daerah lain, nyiur melambai sangat jauh tertinggal soal menjaga budayanya sendiri. “Kalau mau dibilang ini Sulut sebenarnya sudah ketinggalan jauh sekali,” ujarnya.

Dirinya secara pribadi akan mendorong aspirasi pembentukan Perda yang berbau adat dan budaya. Pembuatan perda tersebut harus dibicarakan di anggota dewan nanti. “Kita harus dorong supaya budaya kita itu bisa jadi. Sehingga adat kita sendiri bisa diketahui. Dari kita dan dari luar,” tutupnya.

Diketahui, dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah nawacita merujuk kepada visi dan misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo serta Jusuf Kalla. Di situ tertera agenda pemerintahan pasangan itu. Di dalamnya dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pembentukan perda budaya dapat dirangkul dalam point ke tiga. (tim me)