Kabar wilayah Nyiur Melambai jadi jalur perlintasan teroris, penyeludup narkoba dan warga negara asing (WNA) ilegal, telah lama berdengung di telinga masyarakat. Teranyar, tiga ancaman serius itu terendus telah 'eksis' di atas daratan Sulawesi Utara (Sulut).

Demi menangkal ancaman tersebut, legislator Sulut mulai memberikan warning untuk penjagaan di wilayah perbatasan. Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Kristovorus Decky Palinggi (KDP) menegaskan, setiap daerah yang berdekatan dengan negara lain di daerah nyiur melambai perlu diseriusi penjagaannya.

Palinggi mengharapkan, semua jajaran instansi terkait serta pihak aparat kepolisian dan Tenteran Nasional Indonesia (TNI) memperkuat daerah-daerah perbatasan. “Pihak kepolisian perlu memperkuat masalah intelejen karena masyarakat sudah tahu bahwa di Sulut telah disusupi oleh teroris dari luar," tegasnya.

Dirinya meminta secara khusus untuk wilayah Nusa Utara yang berdampingan dengan Filipina agar dikuatkan lagi penjagaannya. Walaupun menurutnya, hingga kini aparat keamanan diperbatasan bekerja maksimal untuk penanggulangan teroris. "Di sini dituntut juga aparat Pemerintah Kabupaten Kota, Kecamatan dan Desa agar bisa memberlakukan sistem wajib lapor satu kali 24 jam kepada penduduk asing yang berkunjung atau datang bertamu di rumah-rumah penduduk," pintanya.

Dengan pemberlakuan wajib lapor tersebut diharapnya dapat mencegah tindakan yang dinilai meresahkan masyarakat seperti teroris, penyelundupan narkoba dan kedatangan WNA yang statusnya tidak jelas. "Ini juga cara untuk mencegah teroris. Sebab mereka takut kalau diawasi. Gerakan-gerakan pengawasan pemerintah, diawasi oleh masyarakat dan diawasi oleh intelejen baik Kepolisian maupun TNI bisa menakuti teroris," pungkasnya.

“Saya juga baru mendapatkan informasi mengenai WNA dengan dokumen yang tidak jelas berada di perusahaan Manado,” sambungnya.

Sementara, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Besar (Kombes) Pol Drs Sumirat Dwiyanto MSi mendukung langkah memperketat perbatasan. Dikarenakan, penyelundupan-penyelundupan narkoba banyak terjadi di areal tesebut. Dirinya menjelaskan, ketika sebelumnya berkunjung ke wilayah Nusa Utara yang berdekatan dengan Filipina hanya sedikit sekali personil kepolisian dan TNI berada di sana. “Karena sekarang ini untuk menyelundupkan narkoba banyak yang sudah pandai. Para penyelundup sangat kreatif untuk memuluskan narkoba,” papar Dwiyanto, Kamis (3/3) kemarin.

Pengawasan ketat juga dianggap perlu dilakukan di daerah yang berbatasan dengan provinsi lain seperti Gorontalo. Kabupaten Bolmut salah satu yang paling rawan.

Menseriusi hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut melakukan berbagai upaya untuk mencegah jaringan teroris masuk ke Sulut jalur Bolmong Raya (BMR).

"Untuk mengantisipasi masalah tersebut pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bolmut terus melakukan koordinasi dengan daerah yang berada di jalur trans Sulawesi, yakni Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo,” pungkas Thamrin Moh Daun, Kepala Kantor Kesbangpol Bolmut.

Menurutnya lagi dalam mencegah hal tersebut pihaknya tidak hanya melakukan koordinasi dengan daerah-daerah yang berada di jalur trans Sulawesi, namun juga dengan pihak Kepolisian maupun TNI. “Langkah koordinasi dengan pihak aparat pun kami intensifkan, sehingga diharapkan akan mempermudah kita dalam melawan orang-orang yang ingin memecah persatuan di wilayah ini,” aku dia.

Lanjutnya, pengamanan dilakukan bukan hanya didarat saja, melainkan sampai diperairan Bolmut. Informasi sangat diperlukan mulai dari aparat desa mau pun masyarakat. “Jika ada oknum yang mencurigakan, secepatnya melaporkan ke kantor Polisi atau petugas keamanan lainnya,” tegasnya.

Ditambahkannya, para Sangadi juga perlu tegaskan lagi wajib lapor 1x24 jam. Kemudian melakukan pendataan kembali bagi warga pendatang dan penting memeriksa kelengkapan dokumen kependudukan. “Pasti, jika ada kerja sama yang baik daerah yang kita cintai ini terus terjaga,” kuncinya. (tim me)