Persoalan pekerjaan jalan tol Manado-Bitung masih terus bergulir. Masalah pembebasan lahan disinyalir jadi hal utama. Mulai dari saling klaim antara tanah pemerintah daerah dan warga, hingga adanya perbedaan biaya dalam pembayaran. Komisi III Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) berjanji segera akan turun lapangan.

Wakil Ketua Komisi III, Amir Liputo mengatakan, pihaknya akan segera melakukan tinjaun lokasi. Hal ini untuk menyelesaikan persoalan yang belum habis soal pembangunan jalan tol Manado-Bitung tersebut. “Karena di situ ada klaim pemilik tanah yang mengaku warga dan juga ada klaim dari pemerintah provinsi bahwa tanah itu tanah pemda. Itu sama dengan lokasi di tempat pameran ada orang klaim. Ini jangan kemudian menghambat proyek harus jalan,” lugasnya.

Dirinya pun menyampaikan, persoalan lainnya mengenai pembayaran yang berbeda dalam pemebasan lahan. Padahal tanahnya hanya berdampingan. “Persoalan dalam pembebasan lahan adanya juga pembayaran yang berbeda dalam pemebasan tanah,” paparnya.

Untuk kasus ini Liputo menegaskan, akan agendakan untuk turun lapangan dan meninjau jalan tol. Pertemuan itu akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perkerjaan Umum (PU), panitia pembebasan lahan dan pihak terkait. “Rencananya hari Kamis (hari ini red). Sekaligus kami akan coba turun dan selesaikan ini. Namun kami mendukung seandainya tanah itu merupakan milik rakyat maka harus dikembalikan. Tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya. (tim me)