Krisis listrik di Tanah Toar Lumimut yang berlangsung cukup lama perlu menjadi perhatian. Lima tahun ke depan setelah berakhirnya suplai kapal pembangkit listrik di Amurang, negeri nyiur melambai harus segera ancang-ancang. Keberadaan kapal sumber energi dari Turki tesebut dianggap belum bisa menjadi jawaban persoalan listrik sebab masih seringnya terjadi pemadaman. Masalah ini menuai sorotan legislator Sulawesi Utara (Sulut).

Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Edwin Lontoh mengungkapkan, ke depan Pemerintah Provinsi (Pemprov) jangan hanya memikirkan bagaimana mencukupi listrik di Sulut. Perlu menjadi perhatian yang terutama lembaga eksekutif dan Perusahan Listrik Negara (PLN) wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Suleutenggoh) adalah menyediakan surplus listrik lebih.

“Selama ini pemerintah dan PLN hanya memikirkan bagaimana mencukupi kuota listrik. Padahal yang seharusnya dipikirkan bagiamana menyediakan surpulus listrik lebih,” ungkap anggota komisi bidang pembangunan ini.

Lanjutnya, dengan penyediaan surplus listrik lebih, Sulut bisa memiliki cadangan. Dikarenakan, ada begitu banyak usaha dan investasi lain yang saat ini mengantri karena membutuhkan listrik. “Sulut harus ada cadangan. Masih banyak juga antrian-antrian yang perlu listrik,” paparnya.

Lontoh menuturkan, pihaknya akan memanggil kembali PLN untuk membicarakan persoalan ini. Alasannya, semenjak Kapal Pembangkit Listrik dioperasikan pemadaman listrik masih terjadi. “Kami telah mengagendakan untuk pertemuan dengan PLN. Sebab semenjak kapal listrik dipasang kami belum melakukan pertemuan dengan PLN,” tutupnya. (tim me)