Manajemen Perusahan Daerah (PD) Pasar Tomohon, didera kritik. Pengelolaan perusahan dinilai kurang transparan dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Transparansi anggaran dituntut sejumlah elemen masyarakat.

Ketua Forum Masyarakat (FORMAT) Kota Tomohon Josis Ngantung, mendesak PD Pasar, terbuka dalam persoalan pembiayaan. Dengan begitu, masyarakat Kota Tomohon mengetahui secara rinci setiap rupiah anggaran yang dikelola manajemen.”Harus disampaikan secara terbuka, sehingga kami sebagai masyarakat mengetahui. Jangan tertutup soal anggaran sehingga tidak menimbulkan salah interprestasi di masyarakat bahkan Pemkot Tomohon sendiri,” tegas Ngantung.

Apalagi menurut dia, ada sekira ratusan juta rupiah setiap bulan dikelola PD Pasar Kota Tomohon, dari berbagai sumber termasuk retribusi pedagang.”Intinya, masyarakat membutuhkan informasi jelas soal itu,”tandasnya.

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar, Hofni Kalalo, saat dikonfirmasi, membeber sejumlah sumber pendapatan dan aspek pengeluaran yang menjadi beban PD Pasar. Dijelaskan mantan legislator Kota Tomohon, sejumlah potensi optimal yang diharapkan menunjang pendapatan PD Pasar, dinilai belum optimal.”Seperti pabrik es balok. Semestinya, kehadiran infrastruktur ini dapat memperkuat pendapatan. Namun, belum berjalan optimal karena mengalami kerusakan. Saat ini, pihak kami telah fokus melakukan perbaikan sebab income yang bisa masuk dari es ini mencapai Rp15 juta per bulan,” jelasnya.

Terkait prospek deviden, dijelaskan Kalalo, saat dipimpin Drs Eddy Turang, PD Pasar tidak mengeluarkan biaya gaji Dirut. Sehingga, tersisa anggaran yang sebenarnya dialokasikan untuk gaji Dirut.”Sementara saat ini, di direksi PD pasar terdapat lebih 3 direktur. Disisi lain, perusahan harus mengongkosi gaji karyawan (70 karyawan), tenaga kebersihan serta tenaga keamanan dengan alokasi anggaran mencapai Rp130 juta. Dengan begitu, banyak anggaran yang tersedot,” rinci Kalalo.

Selanjutnya, untuk pembayaran BPJS karyawan, rehab tempat berjualan dikarenakan program pembangunan pasar serta tidak disiplinnya pedagang membayar retribusi.”Coba hitung, untuk tahun 2015 saja, retribusi yang menjadi andalan PD Pasar, bermasalah. Hanya mencapai 39 persen pendapatan dari retribusi. Sedangkan saat ini, kita wajib mengeluarkan biaya tambahan untuk pembayaran THR karyawan,” ungkapnya.

Meski begitu, Kalalo menerima setiap kritikan yang disematkan kepada PD Pasar. Ia berharap, setiap masukan, usul, kritikan yang tentunya konstruktif semakin membuat PD Pasar, ke depan, semakin baik dan optimal.”Kami selalu optimal menjalankan tugas. Terutama, mencari setiap potensi yang bisa memberikan pendapatan,” lugasnya.

Untuk diketahui, sorotan tajam pun sempat diberikan Penjabat Walikota Tomohon Drs Sanny Parengkuan, saat menggelar Sidak, belum lama ini. Ia berjanji akan melakukan penataan di PD Pasar sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pemkot Tomohon.”Akan kita benahi sehingga PD Pasar semakin baik ke depan,” kunci Walikota.(victor rempas)