Dinamika politik di Gedung Cengkih memanas. Utamanya di internal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), jadi pemantik.

Figur Andriana Dondokambey yang awalnya menguat jadi suksesor Steven Kandou, goyang. Nama Andrei Angouw, mengkristal. Politisi PDIP yang kini menduduki Ketua Komisi III DPRD Sulut itu, disebut-sebut jadi pesaing utama Adriana.

Malah beredar isu, DPP PDIP telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD Sulut. Namun ada dua versi yang berhembus kencang di tubuh PDIP. Ada yang menyebut Adriana, namun ada pula yang menyatakan Andrei.

“Setahu saya, Ibu Adriana yang dipercayakan DPP untuk menggantikan Pak Steven Kandou. Itu disampaikan langsung oleh petinggi PDIP kepada Ibu Adriana,” bisik salah satu dedengkot PDIP Sulut, yang namanya enggan untuk disebutkan.

Bocoran berbeda dibeber elit Moncong Putih Sulut lainnya. “Pak Andrei yang akan dipercayakan DPP untuk jadi Ketua Dewan. Kalau tidak salah SK-nya sudah ada. Tinggal dieksekusi oleh DPD PDIP Sulut,” bebernya.

Andriana sendiri ketika dikonfirmasi, enggan berspekulasi. “Nanti dengar saja langsung di Paripurna Dewan, hari Rabu (besok, red). Di sana akan disampaikan siapa yang dipercayakan partai untuk menjadi Ketua Dewan,” singkat kakak kandung dari Gubernur Sulut terpilih periode 2016-2021, Olly Dondokambey ini.

Hal senada disampaikan, Andrei Angouw. “Saya belum mendapat informasi soal itu. Saya juga belum tahu, kalau sudah ada atau belum surat dari pimpinan pusat," ujarnya berdiplomasi.

Salah satu anggota fraksi PDIP, Julius Jems Tuuk ikut angkat suara menyikapi pengisian kursi Ketua DPRD Sulut, sepeninggal Steven Kandou yang kini telah menjadi Wakil Gubernur Sulut terpilih. “Siapapun yang terpilih nanti (Ketua Dewan,red), itu sudah merupakan yang terbaik. Kelima kandididat yang telah mengikuti fit and propper test, semuanya memiliki keunggulan masing-masing. Jadi tak perlu lagi diragukan kemampuan mereka,” kata politisi yang dikenal sangat vokal itu.

"Pada dasarnya semuanya sama. Jadi siapapun yang ditetapkan oleh DPP pasti akan melaksanakan amanat partai serta tugas sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat serta ikut berperan dalam meningkatkan pembangunan secara merata di Sulut,” kuncinya.(tim me)