Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu beraksi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ‘dibongkar’.

Selain menindaklanjuti dugaan penyimpangan, seperti halnya dana bencana alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pihak korps baju cokelat juga sempat mendatangi Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Boltim. Kedatangan tim Kejari tersebut terkait kegiatan Gerakkan Pengembangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT).

Kepala Dispertanak Boltim, Ramlah Mokodompis menuturkan, kedatangan pihak Kejaksaan ke kantornya baru-baru ini hanya untuk meminta dokumen terkait pengelolaan dana GP PTT. “Kita ada kerjasama dengan mereka (Kejaksaan, red) untuk meminimalisir kesalahan. Jadi hanya monev (Monitoring dan evaluasi). Sehingga mereka minta dokumen dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan tahun 2015 lalu dan mempersiapkannya lagi untuk tahun 2016 ini, termasuk realisasi keuangan proses pendampingan dan data kelompok tani dan bukti transfer,” terangnya.

Diakuinya, dalam pengelolaan kegiatan juga tidak ada yang namanya kesempurnaan karena terdapat beberapa kelompok tani mengalami kesalahan rekening. Sehingga dananya harus dikembalikan ke kas negara. “Ini dikarenakan masih harus ke KPKN Manado yang melayani pelayanan se provinsi Sulut. Sehingga dokumen tertumpuk tapi itu bisa tertangani,” kata dia.

Dijelaskan Ramlah, semua kelompok penerima bantuan telah diklarifikasi. Seperti halnya kasus irigasi di Desa Togid. Menurutnya, untuk bendungan kecil di Desa Motongkad masih dalam pemeliharaan sehingga masih akan diperbaiki. “Kami hanya penanggungjawab program, dananya disalurkan oleh KPKN Manado,” ungkapnya.

Sementara, Kasie Intel Kejari Kotamobagu, Evans Sinungga, mengungkapkan bahwa pihaknya mendatangi kantor tersebut (Dispertanak Boltim,red) untuk pengumpulan dokumen. “Hanya Pulbaket tapi masih tertutup,” singkat Evans.

Diketahui, Dispertanak Boltim mendapatkan dana sebesar Rp 3,6 miliar GP-PTT padi hibrida untuk 43 kelompok dan GP-PTT kedelai seluas 250 hektar dengan anggaran Rp 450 juta kepada 23 kelompok tani. Selain itu Boltim mendapat program optimasi lahan seluasa 226 hektar dengan anggaran Rp 271,2 miliar untuk 12 kelompok tani, pengembangan jaringan irigasi seluas 1.536 hektar denilai Rp 1,6 miliar untuk 34 kelompok serta bantuan pupuk, benih jagung, alsintan dan perluasan areal persawahan. (media sulut)