Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) kembali mendapat sorotan. Adalah penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diduga bermasalah. Seperti diketahui, tahun 2014, Minsel mendapat bantuan DAK sebesar Rp. 2,3 miliar dari pemerintah pusat untuk pengadaan obat.

Dalam laporan pertanggungjawaban (Lpj) Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah (APBD) 2014, dana yang digunakan hanya sebesar Rp. 1.115.864.479. Dari jumlah dana yang tersedia dengan realisasi anggaran terdapat selisisih Rp. 1.184.135.521. Sesuai aturan, anggaran yang tersisa masih dapat dipergunakan di tahun berikutnya lewat luncuran.

Namun anehnya pada Peraturan Daerah(Perda) APBD-P 2015, luncuran DAK obat 2014 hanya sebesar Rp. 201.145.020. Yang menjadi pertanyaan, dikemanakan dana sisa tersebut, sementara dalam petunjuk teknis (Juknis) penggunaan, DAK tidak boleh digeser untuk penggunaan kegiatan lain.
"Kami melihat ada kerancuan pada penggunaan DAK pengadaan obat," ungkap Ketua LSM AMTI Sulut, Tommy Turangan kepada wartawan, Kamis (14/1).

"Kalau melihat skenario dari dana yang diterima sampai pada penggunaan kemudian laporan petanggungjawaban terjadi selisih. Selisih ini jelas berpotensi merugikan negara. Nilainya juga tidak tanggung-tanggung, Rp 982.990.501," jelasnya.

"Menjadi pertanyaan dikemanakan uang sebesar itu," sambung Turangan.

Dia menantang pihak kejaksaan dan kepolisian untuk turun tangan memeriksa kasus ini. Kemungkinan ada 'kebocoran' anggaran. Bahkan dia meminta perlu juga diperiksa obat-obatan yang telah diadakan. Sebab selama ini ada pengeluhan dari Puskesmas kehabisan obat.

"Bukan tidak mungkin pengadaan obat yang sudah direalisasi turut dimainkan. Dimana telah terjadi kong-kalingkong dengan pihak kontraktor atau perusahaan farmasi. Obat yang diadakan bukan sesuai kebutuhan, tapi obat yang sudah idak laku di pasaran," jelasnya.

"Makanya perlu diperiksa, ini tidak main-main, selain potensi kerugian negara juga mempermainkan nasib masyarakat," tandasnya. (jerry sumarauw)