Keberadaan Kapal Pembangkit Listrik yang telah tiba di Sulawesi Utara (Sulut) belum bisa menuntaskan persoalan listrik. Alasannya, hingga kini masih maraknya pemadaman yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Atas fenomena tersebut Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut mengatakan dengan kondisi ini perlu adanya perubahan total dari pihak PLN.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi III, Amir Liputo. Masyarakat sudah ada di titik klimaks kegusaran. Apalagi dengan adanya kebakaran yang terjadi akibat korsleting. “Maka dari itu kami dari anggota dewan mendorong untuk Sumarsono (Penjabat Gubernur Sulut) bersikap lebih tegas dengan persoalan PLN yang ada di Sulut,” pungkas Liputo.

Dirinya mengungkapkan, nanti Komisi III akan bicarakan hal ini ketika akan turun lapangan di lokasi kapal pembangkit listrik. Baginya, sampai sekarang keberadaan kapal yang sudah didatangkan jauh-jauh dari Turki itu belum bisa beroperasi. Kondisi ini menggambarkan perencanaan yang kurang matang.
“Jadi saya kira rakyat sulut kalau marah sudah sepantasnya. Saya harap kejadian di Pangkal Pinang tidak terjadi di Sulut. Masyarakat menyerbu kantor PLN dan merusak kantor PLN,” tukasnya.

Ia berharap, PLN dapat mendengarkan jeritan hati masyarakat Sulut. Sebab boleh jadi ini akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan. "Saya rasa dengan sudah adanya fasilitas tetapi tidak ada tindaklanjut yang serius maka PLN pusat harus mengadakan evaluasi terhadap PLN Suluttenggo (Sulawesi tengah dan Gorontalo),” tegasnya.

“Saya sudah berkoordinasi dengan ketua komisi II dan pihak kami sudah akan menseriusi masalah ini,” tambahnya. (tim me)